AHOK TERKINI Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai wajar jika masyarakat menganggap KPU dan Bawaslu DKI tidak netral. ‎

Hal ini diutarakannya untuk menanggapi pertemuan tertutup Tim Kampanye Petahana Ahok-Djarot dengan ‎Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.
Diakui Jimly, ditengah konstalasi politik yang mulai memanas, masyarakat menilai akan apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu bisa termasuk ke dalam pelanggaran.
"Tapi, apakah (petemuan) itu ada pelanggaran, jawabnya bisa iya dan juga bisa tidak," kata Jimly saat dihubungi, Jakarta, Jumat (10/3/2017).‎
Adanya berbagai tudingan penyelenggara pemilu di Jakarta tidak netral, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melihat, bahwa sejauh ini KPU tetap netral.
Menurut dia, cukup mudah menguji netralitas KPU dan bawaslu DKI. Yakni, dengan cara memanas-manasi setiap paslon, sehingga masyarakat bisa memastikan netral di putaran kedua.
"Nah, kalau dua-duanya curiga bagus itu berarti, bagusnya kami adu domba malahan, harus di panasin dua-duanya," jelas dia.
Namun demikian, dia menyarankan, kedepan apabila ingin bertemu tim kampanye lebih baik pihak KPU yang mengundang.
"Harus sombong dikit mumpung mereka lagi butuh, panggil saja pasti datang dua-duanya," bebernya berseloroh.
Sementara itu, Ketua KPU DKI Sumarno mengaku, pertemuan dengan Tim Kampanye Pasangan Ahok-Djarot hanya sebatas sosialisasi terkait mekanisme aturan main putaran kedua. ‎Memang, kata dia, saat itu bertepatan dengan acara konsolidasi internal tim pemenangan mereka.
"Tidak ada pembicaraan khusus. Semua hanya sebatas aturan pencoblosan, sah atau tidak sahnya suara di Pilgub DKI," jelas dia.
Bahkan, Sumarno mengaku tidak bertemu sama sekali dengan Ahok saat acara berlangsung.
"Kami, hanya bertemu dengan tim suksesnya untuk sosialisasi," ungkap Sumarno santai. (icl)

Axact

KESESATAN SYIAH

KESESATAN SYIAH INDONESIA sudah sangat parah, mereka menghancurkan pemikiran umat Islam Ahlul Sunnah melalui kajian kajian mereka dan buku buku mereka dan satu lagi mereka sudah masuk ke jajaran pemerintahan Indonesia, sehingga bisa merubah undang undang menurut kepentingan syiah

Post A Comment:

0 comments: